🦏 Tugas Pengelola Objek Wisata

Bagaimana perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata? Siapa yang harus bertanggungjawab apabila itu terjadi? Terima kasih Terima kasih atas pertanyaan dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah Pengusaha Pariwisata untuk Memberikan Keamanan Pada PengunjungUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan “UU Kepariwisataan”. Adapun lokasi obyek wisata dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepariwisataan dikenal dengan istilah Destinasi Pariwisata“Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi Pasal 20 huruf c dan f UU Kepariwisataan. Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi Pasal 26 huruf d dan e UU Kepariwisataan. Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan itu meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam contoh usaha pariwisata atau destinasi pariwisata yang memiliki risiko tinggi adalah Kebun Binatang Ragunan. Kebun Binatang ini memiliki koleksi satwa-satwa liar di dalamnya sehingga dapat dikategorikan sebagai destinasi pariwisata yang memiliki risiko tinggi. Bersumber dari laman Info Wisata, website yang memberikan informasi tempat wisata di Indonesia, tiket masuk di kawasan Kebun Binatang Ragunan ini adalah Rp4000 untuk dewasa dan Rp3000 untuk anak-anak. Selain itu juga ditambah dengan biaya asuransi sebesar Rp500. Pada umumnya, destinasi pariwisata itu menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan asuransi untuk menanggung risiko atas pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain berupa Pasal 63 UU Kepariwisataana. teguran tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha; danc. pembekuan sementara kegiatan jika memang Anda sebagai pengunjung telah membayar biaya asuransi yang ditetapkan di destinasi pariwisata yang Anda kunjungi, pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau timbulnya kerugian dari suatu peristiwa di kawasan destinasi pariwisata itu telah menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi yang penting yang perlu Anda perhatikan sebagai wisatawan yakni Anda perlu melihat kembali seberapa tinggi risiko destinasi pariwisata yang Anda kunjungi. Jika Anda berkunjung ke destinasi pariwisata yang kegiatan pariwisatanya berisiko tinggi, Anda sebagai wisatawan berhak mendapatkan perlindungan asuransi. Biasanya, asuransi ini diberikan bersamaan saat Anda membeli tiket. Langkah Hukum Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat PariwisataMeskipun sudah terdapat jaminan keselamatan pengunjung yang tertuang dalam UU Kepariwisataan, namun pemerintah belum mengatur secara detail tentang jaminan tersebut dalam sebuah ketentuan sebagai pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam sebuah penelitian Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata yang kami akses dari laman Portal Garuda, sebuah laman indeks publikasi praktiknya, jika terjadi kecelakaan yang menimpa pengunjung di suatu destinasi wisata, maka pengunjung dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat wisata yang bersangkutan atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata memang kecelakaan wisatawan disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum onrechtmatige daad yang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum berdasarkan pada sebuah artikel yang juga kami akses dari laman Portal Garuda tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata, antara lain dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang menderita kecelakaan atau kerugian di obyek wisata dapat ditempuh melalui jalur damai maupun pengadilan dan di luar cara perdamaian antara pelaku usaha pariwisata dan wisatawan tidak berhasil, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui jalur pengadilan atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata untuk menyelenggarakan pariwisata yang aman bagi wisatawan. Pada praktiknya, bisa juga penyelenggara wisata digugat atas dasar wanprestasi, bergantung apa yang telah disepakati antara wisatawan dengan penyelenggara pariwisata. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung K/Pdt/2014, Penggugat menggugat atas dasar wanprestasi mengingat bahwa semua customer yang mengikuti aktivitas jenis wisata air pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports dilindungi oleh asuransi, hal ini juga terlihat jelas pada brosur yang telah dikeluarkan atas nama Adi Dive & Marine Sport dengan insurance US$ atau 1 miliar dan Tergugat telah berjanji di hadapan Penggugat untuk mengurus asuransi kematian jawaban kami, semoga hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas pada 8 Mei 2015 pukul Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata yang kami akses dari laman Portal Garuda, diakses pada 8 Mei 2015 pukul Portal Garuda tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata, diakses pada 8 Mei 2015 pukul WIB.

Pelatihanmenghadirkan narasumber dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Magelang, DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jawa Tengah, serta pengelola destinasi wisata Kandri dan objek wisata Goa Kreo Semarang. Taufiq Nurbakin, yang mewakili Sekda Joko Budiyono, menyambut baik pelatihan itu sebagai langkah mempersiapkan para

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PENDAHULUANSumatera Barat merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dimana perkembangan dunia pariwisata saat ini semakin menarik perhatian semua pihak. Pariwisata adalah ragam kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh fasilitas dan jasa lain yang disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Sumbar memiliki alam yang mengundang decak kagum, sejarah yang terawat dan budaya yang unik serta wahana wisata modern, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Daya tarik wisata adalah segala hal pada suatu area tertentu yang menarik wisatawan untuk dikunjungi . Sedangkan wisatawan yaitu orang yang bukan sedang melakukan pekerjaan, atau berlibur dan sepenuh hati berkeinginan datang ketempat lain untuk memperoleh suatu hal baru. Salah satu daya tarik wisata yang menjadi target wisatawan berkunjung yaitu Daya Tarik Wisata Danau Diatas Alahan Panjang Kabupaten Diatas dan Danau Dibawah sangat indah dan menawan. Disamping keindahan danaunya juga pemandangan daerah perkebunan teh dan pertanian holtikultura yang menyegarkan mata . Namun sayangnya, kawasan wisata danau ini tidak dikelola dengan baik dan tidak terawat. Sarana dan prasarana dasarpun tidak memadai seperti toilet, mushalla, tempat parkir, dan lain-lain. Hingga saat ini, fasilitas yang ada di objek wisata tersebut belum mampu. membuat wisatawan bertahan lama. Hanya ada satu hotel dan tidak adanya restoran hanya ada rumah makan disamping sikap dan perilaku masyarakat sekitar lokasi objek wisata juga kurang bersahabat pemalakan terhadap pengunjung mengakibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung semakin menurun dari tahun ke tahun. Adanya berbagai hal yang menjadi turunnya daya tarik wisatawan ke danau kembar . Penyebab berkurangnya pengunjung pada wisata danau kembar alahan panjang yaitu kurangnya perhatian pemerintah daerah, serta kurangnya pengelolaan fasilitas yang ada dan kurangnya promosi wisata. Untuk fasilitas beberapa fasilitas sudah ada namun penilaian wisatawan terhadap fasilitas daya tarik wisata tersebut masih kurang dari itu perlu dilakukan pengelolaan objek wisata agar tertinggal dari yang lain. pengelolaan sangat penting dilakukan karena pengelolaan sebagai entuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menghadirkan kembali potensi wisata yang telah ada di alahan panjang . Untuk itu penulis tertarik untuk membahas meningkatkan pengelolaan pariwisata dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat wisata danau kembar alahan panjang. METODEPenulis menggunakan studi pustaka dengan mencai literatur-literatur penelitian sebelumnya melui jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian mengenai pengelolaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai internet, koran dllNazir,1998112PEMBAHASANMeningkatkan pengelolaan pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyakatProvinsi Sumatera Barat memiliki 19 sembilan belas kabupaten dan kota dengan luas km. Wilayah terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencapai Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat, sementara itu luas wilayah terkecil adalah Kota Padang Panjang yang hanya 0,05 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok dimana wilayah penelitian berada pada kabupaten tersebut. Wilayah penelitian ini merupakan wilayah sekitar kawasan Danau Diatas dan Danau Dibawah yang berada di Kabupaten segi letak administrasi, wilayah penelitian terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Lembah Gumanti. Lebih spesifik, lokasi penelitian merupakan kawasan Danau Diatas dan Danau Dibawah yang berbatasan dengan empat nagari. Nagari merupakan sebutan untuk desa di Provinsi Sumatera Barat. Sebagian dataran, lembah yang digenangi air danau dan sebagian bukit-bukit dengan ketinggian antara diatas permukaan laut. Terdapat tiga danau di kedua kecamatan tersebut, yaitu Danau Dibawah dan Danau Talang yang ada di Kecamatan Danau Kembar serta sebagian Danau Diatas juga termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Danau Kembar, sementara sebagian lagi terdapat pada wilayah administrasi Kecamatan Lembah tarik wisata yang ada pada kawasan wisata Danau Diatas dan Danau Dibawah tidak hanya berupa pemandangan alam danau saja. Daya tarik lain justru dapat menjadi pendukung dan potensi untuk dikembangkan. Untuk menikmati pemandangan Danau Diatas, pengunjung dapat mengunjungi tiga tempat meskipun banyak tempat-tempat lain yang dapat dikunjungi namun hanya tiga yang baru dikelola dengan pariwisata tentu tidak lain dibuat dalam membantu perkenomian masyarakat sebagai bentuk upaya memberdayakan masyarakat. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah dapat menghidupkan budaya,tradisi atau lingkungan adat sebagai sebagai salah satu komiditas wsata budaya lokal yang juga menjaganya agar tetap lestari. danau kembar sebagai salah satu contoh desa wisata yang terletak di alahan panjang. desa wisata merupakan salah satu program pemberdayaan mayarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan panjang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus dan lengkap namun kurang berkembang dengan baik, baik dari segi pengelolaan maupun dari tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku di bidang kepariwisataan. Hal ini terjadi salah satunya pada kawasan Wisata Danau Diatas dan Danau Bawah yang terletak di Kabupaten Solok Alahan Panjang. Ditandai dengan wisatawan danau diatas mengalami penurunan semenjak 3 tahun terakhir pada tahun 2019 yaitu sebanyak pada tahun 2020 sebanyak dan pada tahun 2021 sebanyak Hal yang menjadi turunnya daya tarik wisatawan ke danau kembar yaitu kurangnya pengelolaan fasilitas yang ada. Meskipun telah adanya beberapa fasilitas didaya tarik wisata namun penilaian wisatawan terhadap fasilitas daya tarik wisata tersebut masih kurang wisata yang berada diwilayah alahan panjang sangat memungkinkan menjadi destinasi desa wisata seperti danau kembar. Wilayah yang sangat hijau dengan pemandangan perkebunan yang dapat dilihat dari danau atas dan bawah menjadi potensi dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar jika dikembangkan objek wisata dengan baik. Kemudian selain peningkatan kesejahteraan melalui sektor ekonomi tadi, pengelolaan pariwisata yang dilakuakan secara kolektif oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat akan memicu timbulnya kohesifitas dan rasa kebanggaan terhadap hasil karya tangan mereka dalam membangun pariwisata di desa yang dibahas diatas potensi daya tarik yang dimiliki Danau Diatas dan Danau dibawah sangat indah dan menawan. Disamping keindahan danaunya juga pemandangan daerah perkebunan teh dan pertanian holtikultura yang menyegarkan mata. Namun sayangnya, kawasan wisata danau ini tidak dikelola dengan baik dan tidak terawat. Perlunya pengelolaan yang baik agar destnasi wisata danau kebar menjadi pusat menarik wisatawan untuk berkunjung kesinini. Seluruh stake holder pengelola sangat berpengaruh dalam mengembangkan wisata danau kembar sebagai wujud pemberdayaan masyarakat sekitar. Terkadang kurangnya perhatian masyarakat yang lebih berfikir bahwa bertani lebih menguntungkan dalam menghasilkan uang sehingga potensi wisata pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan pariwisata nampaknya dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan tersebut didapat melalui efek pengganda dari tumbuhnya sektor pariwisata yang beriringan dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif lain seperti home stay halal yang mana terdapat mushola serta minuman yang tidak mengandung alkohol desain, penjual kerajinan khas daerah alahan panjang serta makanan dan jasa pengangkutan wisatawan yang ingin mengelilingin sekitaran daerah danau kembar. Memang sangat dibutuhkan kerjasama lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan wisata danau kembar, serta perlu memperhatikan jangan sampai ada pemalakan kepada wisatawan yang berkunjung. Dengan adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam memperbaiki kualitas dan fasilitas di danau atas dan danau bawah dapat membantu pendapatan daerah dan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga tidak harus selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat juga dapat bekerja dengan pihak-pihak swasta lainnya karena terkadang pemerintah hanya mencoba mengembangkan potensi di suatu daerah kemudian masyarakat lah yang akan meneruskan agar objek wisata tersebut bisa berjalan upaya meningkatkan pengelolaan pariwisata dalam upaya pemberdayaan dapat dilakukan diantaranyaPeningkatan pengadaan fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai akan membuat pengnjung bosan atau tidak betah di suatu tempat wisata. peningkatan fasilitas dapat berupa mushalla, toilet, homestay, jasa pengangkutan wisatawan dan sebagainyaPerkuat promosi. Promosi sangat penting agar masyarakat daerah lain mengetahui potensi wisata disuatu wilayah yang dapat menunjang ekonomi masyarakat. promosi dapat dilakukan melalui sosial media seperti instagram,FB serta pemasangan spanduk di kawasan destinasi pusat kuliner, pusat oleh-oleh dan memperkenalkan kerajinan ataupun khas di tempat pariwisata dalam upaya pemberdayaan perlu dilakukan. pengelolaan yang dilakukan pada wisata danau kembar terus dikembangkan. Kurangnya fasilitas serta promosi untuk meningkatkan potensi desa wisata akan membuat tempat wisata tersebut tertinggal. Mengingat bahwa potensi wisata danau kembar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan ekonomi masyarakat. Kekurangan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan tempat wisata sebagi bentuk pemberdayaan terhadap pengelolaan pariwisata danau kembar alahan panjang yaitu pemerintah dengan kapasitasnya sebagai pemegang regulasi dapat terus mendorong pelibatan masyarakat untuk ikut langsung berperan aktif dalam pengelolaan kepariwisataan. Kemudian penyediaan fasiltas seperti mushola, toilet,homestay, pusat oleh-oleh dan lainnya yang berkualitas agar wisatawan nyaman dan sering berkunjung ke danau kembar alahan panjang. Saran untuk masyarakat sekitar agar dapat menjaga potensi desa wisata ini agar tertinggal dari wisata tempat lain yang dapat dengan mempromosikannya jika hal itu dilakukan akan menarik kunjungan wisawan ke danau kembar dan dapat membantu perekonomian sekitar serta dapat memperkenalkan budaya daerah alahan PUSTAKAAchlis, 1988. Masyarakat dan Kebudayaan. Bandung STKS Suharto, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung Refika AditamaAsdhiana, I Made. 2015. Pariwisata Sumbar, Panorma Alam Saja Tidak Cukup. [Home page of Padang] [Online]. Available atSari, Desi Novita, and Kurnia Illahi Manvi. "Persepsi Wisatawan Tentang Fasilitas Daya Tarik Wisata Danau Diatas Alahan Panjang Kabupaten Solok." JURNAL KAJIAN PARIWISATA DAN BISNIS PERHOTELAN 2021 67-74. Lihat Travel Story Selengkapnya

SEMARANG Sejumlah pengelola destinasi wisata andalan di Kota Semarang, Jawa Tengah, menunggu surat rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait kebijakan dibukanya kembali bagi masyarakat umum.. Sebelumnya, kelonggaran di sektor pariwisata tersebut diberikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyusul diperpanjangnya pembatasan kegiatan masyarakat (PKM ^{MENGINGAT akan terjadi lonjakan konsumen yang drastis di beberapa destinasi wisata usai Hari Raya Idul Fitri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata untuk dapat memerhatikan beberapa hal yang menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam keterangan resminya menyebutkan ada lima hal yang perlu diperhatikan pihak pemerintah daerah dan juga pihak pengelola tempat wisata. Baca juga Dinkes Kabupaten Bekasi Sediakan 11 Posko di Jalur Mudik "Pengelola tempat wisata harus memerhatikan jumlah pengungjung dengan kapasitas maksimal tempat wisata. Jangan jor-joran menjual tiket masuk, sehingga terjadi over kapasitas tempat wisata tersebut. Jika hal ini terjadi, sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen, " kata Tulus dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin 3/6. Ia menjelaskan, yang dimaksud merugikan ialah karena konsumen menjadi tidak optimal dalam menikmati wahana wisata serta membahayakan karena bisa terjadi kejadian yang tidak diinginkan di tempat wisata tersebut. Tulus juga mengatakan, pengelola wisata agar membuat standar harga makanan dan minuman yang dijual oleh para penyewa. Ia mengimbau, momen libur lebaran tidak digunakan untuk memberikan tarif dengan harga yang tinggi. "Pengelola wisata harus mewajibkan para penyewa di tempat wisata untuk membuat dan mencantumkan daftar harga, dari harga makanan dan minuman yang dijualnya, jangan jadikan momen Lebaran untuk nggetok konsumen dengan harga yang ugal-ugalan, " jelasnya. Selain itu, Tulus juga mengatakan pengelola tempat wisata agar memerhatikan dan menjaga kebersihan toilet dan juga tempat ibadah. "Jangan biarkan toilet kotor, jorok, dan bau. Plus ketersediaan air bersih yang cukup. Demikian juga tempat ibadah, selain bersih juga harus dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya, dan dipisahkan antara jemaah laki-laki dan perempuan, " terangnya. Ia juga mengatakan apabila konsumen dirugikan atas pelayanan jasa wisata, maka cepat-cepatlah melaporkan atau mengadukan ke pihak pengelola. "Jika responsnya tidak memadai, kalau perlu, silakan diviralkan sebagai bentuk hukuman sosial, " ungkapnya. Baca juga 30 Ribu Pemudik Tinggalkan Kota Bekasi Gunakan Bus Dan yang terakhir, Tulus mengatakan agar Pemerintah Daerah dan pengelola tempat wisata dapat memerhatikan management parkir dan rekayasa lalu lintas di sekitar tempat wisata. "Jangan sampai tempat wisata memicu kemacetan di sekitar lokasi, khususnya di jalan raya dan yakinkan tidak ada pungli parkir bagi konsumen jasa wisata, " pungkasnya. OL-6} ^{Aktivitaskeagamaan: Tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah). Unsur Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik terdiri atas pengelola maupun petugas di fasilitas publik bersangkutan, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, duta perubahan perilaku, dan}

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan objek wisata eremmerasa berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2017 Tentang Penarikan Retribusi Rekreasi dan Objek Wisata, yaitu SOP/biaya operasional di tanggung oleh dinas pariwisata, kemudian semua pembayaran karcis biaya masuk ke objek wisata, karcis gasebo, dan toilet setiap hari menyetor ke bendahara pendapatan dinas pariwisata 1x 24 jam, kemudian dari bendahara pendapatan menyetor ke kas daerah, dinas pariwisata mempekerjakan tenaga honor yang memiliki tugas masing-masing di antaranya bertugas di loker, menjaga gasebo, dan menjaga toilet dan petugas lain yang di pekerjakan sebagai petugas kebersihan dan keamanan, serta juga menyediakan tenaga paramedis dan tim SAR dan bekerja sama dengan PM dan kepolisian jika hari hari tertentu misalnya libur hari raya. Bentuk tanggungjawab yang di berikan oleh pengelola objek wisata yang mengalami kecelakaan akan diberikan fasilitas kesehatan oleh dinas pariwisata sedangkan yang meninngal dunia akan diberikan berupa dana hibah apabila mengajukan permohonan bantuan ke dinas pariwisata, akan tetapi hanya wisatawan lokal yang memiliki KTP/KK Kabupaten Bantaeng yang dapat memperoleh bantuan hibah sedangkan wisatawan luar daerah hanya di berikan fasilitas kesehatan. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this publication. Muhammad Ikram Nur FuadyKekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang dapat terjadi dimana dan kepada siapapun, termasuk kepada perempuan yang terjadi di media massa. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di media massa saat ini didominasi dalam bentuk daring, seperti, seperti perundungan cyberbullyng, pelecehan seksual sexual harassment, ujaran kebencian hate speech, penghinaan bentuk tubuh body shaming yang tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang masih dalam ketagori anak. Sensitifnya kejahatan kekerasan seksual kepada perempuan membuat banyak pihak korban yang memutuskan tidak menempuh jalur hukum. Pilihan tersebut tidak menyelesaikan masalah karena pihak korban terkesan menutupi diri dan menanggung akibatnya sendiri karena takut sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini juga diperburuk dengan anggapan sebagian masyarakat yang merasa penyelesaian secara jalur hukum itu sangat berbelit-belit, lama, dan mahal. Disinilah peran dari keadilan restoratif restoratif justice dalam memberikan solusi penyelesaian yang mengedepankan pemulihan korban. Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang pada intinya merupakan usaha pemulihan pada korban dan memberikan kesempatan tersebut kepada pelaku kejahatan. Aparat penegak hukum dan pihak lain, seperti keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat hanya menjadi penengah untuk memperlancar proses tersebut. Namun, penyelesaian kejahatan kekerasan seksual pada perempuan melalui keadilan restoratif tidak selamanya berbuah manis. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa rintangan dalam melakukan keadilan restoratif adalah ketidaksediaan pihak korban untuk menempuh jalur tersebut, seperti ketidaksediaan korban menikah dengan pelaku untuk menutupi kasusnya. Pada akhirnya, kejahatan kekerasan seksual pada perempuan merupakan kejahatan yang dinilai berat dan sulit untuk dilakukan perdamaian. Akan tetapi, selagi masih ada celah untuk memperbaiki hubungan pelaku dan korban serta melihat kepentingan masa depan korban, maka keadilan restoratif merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan. Selengkapnya akan dibahas dalam topik bab buku clear legal umbrella is a basis for the effectiveness of a policy, including in dealing with the Covid-19 pandemic. However, the inconsistency of the legal umbrella in giving birth legal uncertain, and the public becomes confused. This research aims to critique the Indonesian government's attitude in dealing with the Covid-19 pandemic, which began in early 2020 due to the legal umbrella's inconsistency in enforcing different and ineffective legal sanctions at the central government and local governments. The research method used is normative research with a statutory approach. In contrast, the research results will be explained in a descriptive-qualitative way. This research shows that the government considers the Covid-19 pandemic a non-natural disaster and does not lockdown. Meanwhile, the legal umbrella used is the health quarantine law, which requires implementing public health emergencies, almost the same as lockdowns. On the other hand, the Large-Scale Social Restriction PSBB policy has a legal basis for a health quarantine law, while the Covid-19 pandemic situation is a non-natural disaster that should refer to the disaster management law. Furthermore, other results also show ineffective enforcement of legal sanctions, such as criminal sanctions in regional head decisions that cannot be enforced because PSBB only includes administrative sanctions. In conclusion, the inconsistency of the legal umbrella in dealing with the Covid-19 pandemic is very detrimental to the community due to limited human rights, which can lead to legal uncertainty and public distrust of the study aims to elaborate the views of the right to freedom of expression in Indonesia with various other countries and create universal concepts and values for the limits of freedom of expression that can be accepted by the general public. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a comparative approach. As for the results of the research, freedom of expression both in Indonesia and in various other countries provides open space for action, but there are fundamental things behind it that need to be adhered to collectively and universally, the fundamental thing is the limitations and accountability of the impacts arising from freedom of expression. In this case, the restrictions on expression include an appropriate respect for others' rights and freedoms, racism, and the general welfare of a democratic society. Respect the rights and reputations of others, Does not contain an element of hatred Does not contain fabricated information or hoaxes To adhere to reasonable standards of decency; Acts that violate the sacredness of specific religious values; Protect national security or public order or public health or morals in the interest of national security, territorial integrity, or public safety, to avert chaos or crime, to safeguard one's health or morals, to safeguard one's reputation or rights, to prevent the disclosure of information obtained in secret, and to preserve the judiciary's authority and impartiality. Muhammad Ikram Nur FuadyKemunculan geng motor dengan berbagai aksi kriminal sangat meresahkan masyarakat, khususnya wilayah Kota Makassar yang sepanjang tahun 2014- 2015 yang gempar dengan laporan kejahatan geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor yang identik dengan kekerasan, seperti pencurian atau pembegalan, penganiayaan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Selain itu, hal tersebut diperburuk dengan fakta bahwa anggota geng motor didominasi oleh remaja dan anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah, seperti SMP dan SMA, dimana menurut hukum anak itu masuk kategori anak di bawah umur. Pada akhirnya, fenomena geng motor tersebut telah dianggap sebagai suatu ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran untuk melindungi, menciptakan keamanan, dan ketertiban masyarakat kantibmas merupakan peran institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kepolisian telah diberikan kewenangan melakukan diskresi yang dapat digunakan sebagai alat memberantas kriminalitas geng motor. Namun, faktanya menunjukkan masih banyak anggota kepolisian yang tidak menggunakan diskresi atau melakukan kesalahan dalam penerapannya di lapangan, mengingat diskresi adalah kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut pertimbangan aparat. Maka dari itu, buku ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan oleh aparat kepolisian dalam bertindak menghadapi geng Patterns of Disagreements in EnglishN NurlaelahNurlaelah, N. 2020. Semantic Patterns of Disagreements in ZulhamPerlindungan KonsumenZulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 2; Jakarta Prenadamedia Group, 2016. Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul 1100 AM

. 204 174 408 120 167 193 51 405

tugas pengelola objek wisata